Asas & Prinsip Hukum dalam Proses IPO (Go Public) ⚖️ Reina Natamihardja 💼 Professional Legal Insight • 📑 Corporate & Civil Law •...

Asas & Prinsip Hukum dalam Proses IPO (Go Public)

⚖️ Reina Natamihardja

💼 Professional Legal Insight • 📑 Corporate & Civil Law • 🎯 Strategic Advisory

Asas & Prinsip Hukum dalam Proses IPO (Go Public)

Transparansi • Akuntabilitas • Keterbukaan Informasi • Perlindungan Investor

I. Pendahuluan
Proses Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) merupakan salah satu aksi korporasi paling kompleks dalam pasar modal. Untuk menjamin integritas, keadilan, dan perlindungan investor, IPO tunduk pada seperangkat asas dan prinsip hukum fundamental yang bersumber dari UUPM, POJK, serta standar tata kelola internasional. Asas-asas ini membentuk fondasi penyusunan prospektus, pemeriksaan hukum, pelaporan keuangan, hingga penentuan harga saham.

Dasar hukum utama:
• UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
• POJK No. 7/2017 tentang Dokumen Penawaran Umum
• POJK No. 66/2017 (Konsultan Hukum)
• POJK No. 13/2017 (Akuntan Publik)
• Kode Etik Profesi Pasar Modal

II. Asas Transparansi (Disclosure Principle)
Transparansi merupakan asas paling fundamental dalam pasar modal. Emiten wajib mengungkapkan seluruh informasi material secara lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Informasi material meliputi keuangan, litigasi, aset, risiko usaha, hingga transaksi afiliasi.

Prinsip: Investor berhak mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya sebelum menanamkan modal.
Dasar hukum: UUPM Pasal 1 angka (25); POJK 7/2017; Prinsip Keterbukaan BEI.

III. Asas Perlindungan Investor
Setiap mekanisme IPO harus melindungi kepentingan investor, terutama investor ritel yang rentan terhadap informasi asimetris. Perlindungan ini meliputi: keakuratan prospektus, keadilan harga saham, penghindaran manipulasi pasar, dan keterbukaan risiko.
Dasar hukum: UUPM Bab XI; POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

IV. Asas Keterbukaan Informasi
Emiten wajib memberikan pemberitahuan segera kepada publik bila terdapat peristiwa penting (material events) selama proses IPO.
Contoh: perubahan direksi, temuan audit, gugatan signifikan, perubahan valuasi aset.
Dasar hukum: UUPM Pasal 86; Peraturan BEI tentang Keterbukaan Informasi.

V. Asas Akuntabilitas
Penjelasan tindakan korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Setiap keputusan IPO memiliki konsekuensi hukum bagi direksi, komisaris, dan profesi penunjang.
Dasar hukum: UU PT Pasal 97 & 108 (tanggung jawab direksi-komisaris).

VI. Asas Independensi
Auditor, penilai, underwriter, dan konsultan hukum wajib bertindak independen tanpa benturan kepentingan.
Dasar hukum: POJK 13/2017; POJK 10/2017; Kode Etik HKHPM.

VII. Asas Keadilan & Kesetaraan Akses
Semua investor harus mendapatkan akses informasi yang sama. Tidak boleh ada informasi rahasia yang hanya diberikan kepada investor tertentu.
Dasar hukum: UUPM Pasal 95 (larangan insider trading).

VIII. Asas Kepastian Hukum
Semua proses IPO harus mengikuti prosedur formal sesuai peraturan OJK, BEI, serta standar profesi. Kepastian hukum melindungi pihak terkait dari risiko pembatalan IPO atau tuntutan hukum.
Dasar hukum: UUPM; PP OJK; Keputusan Direksi BEI.

IX. Asas Good Corporate Governance (GCG)
Proses IPO harus menerapkan GCG: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness).
Dasar hukum: POJK 21/POJK.04/2015.

X. Kesimpulan
Asas-asas hukum tersebut menjadi kerangka fundamental bagi integritas pasar modal. Tanpa penerapan prinsip ini, IPO berpotensi merugikan investor, menurunkan kepercayaan pasar, dan membuka ruang bagi sengketa hukum. Penerapan asas tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga fondasi keberhasilan jangka panjang emiten setelah menjadi perusahaan terbuka.

I. Introduction
Every IPO process is governed by fundamental legal principles designed to protect investors, ensure transparency, and preserve market integrity. These principles underpin all disclosures, due diligence work, pricing decisions, and corporate governance practices during the IPO.

II. Transparency
Issuers must disclose all material information fully and accurately. This principle ensures that investors make decisions based on complete and reliable facts.
Legal basis: Capital Market Law; OJK Regulation on Public Offering Documents.

III. Investor Protection
All IPO mechanisms must safeguard investors, particularly retail investors, by ensuring accurate disclosures, fair pricing, and protection from market manipulation.

IV. Disclosure of Material Information
Issuers must promptly disclose any significant corporate events that may affect investor decisions.
Examples: Litigation, changes in management, audit findings.

V. Accountability
Directors, commissioners, and supporting professionals are legally accountable for accuracy of disclosures and compliance with regulations.

VI. Independence
Lawyers, auditors, appraisers, and underwriters must remain free from conflicts of interest to ensure objectivity.

VII. Fairness & Equal Access
All investors must receive the same information; selective disclosure is prohibited.

VIII. Legal Certainty
All IPO processes must follow clear legal procedures, ensuring the offering is valid and enforceable.

IX. Good Corporate Governance
IPOs must reflect GCG principles — transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

X. Conclusion
These principles form the backbone of a credible IPO process. Compliance ensures protection of public investors and long-term corporate sustainability after listing.

Ingin membaca analisis premium lainnya?
Kunjungi Premium Insight by Reina →